Terkuak Alasan Kenapa Kita Wajib Lakukan Registrasi Ulang Kartu Sim

Baru-baru ini pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberitahu bahwa semua pengguna ponsel wajib untuk meregistrasi ulang kartu sim menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada KTP dan nomor Kartu Keluarga. Registrasi ini berlaku bagi pelanggan prabayar dan calon pelanggan pascabayar mulai tanggal 31 Oktober 2017.

Upaya itu dilakukan semata-mata untuk mencegah penyalahgunaan nomor telepon, terutama adalah nomor prabayar. Seperti yang kita ketahui, saat ini kasus penipuan marak sekali terdengar, makanya itu pemerintah berkomitmen untuk melindungi konsumen dan juga sekaligus untuk kepentingan national single identy.

Proses registrasi menggunakan NIK ini berlaku untuk calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar. Pelanggan wajib menggunakan nomor KTP dan KK yang benar, jika data tidak dapat divalidasi maka pelanggan wajib mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan ini, isinya menyatakan bahwa seluruh data yang dimasukan adalah benar sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas masalah hukum yang timbul dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi.

Peraturan ini disampaikan Kominfo pada situs Kominfo.go.id. Diungkapan dalam siaran persnya, penetapan tadi diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Adanya peraturan ini berarti pelanggan baru maupun lama wajib mendaftarkan nomor yang dimiliki. Sekali pun pelanggan sudah pernah mendaftarkan nomor mereka saat mengaktifkan kartu, registrasi kembali harus tetap dilakukan. Perbedaan antara registrasi sebelum dan yang akan berlaku nanti adalah penggunaan NIK sebagai alat registrasi dan akan ada validasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Ketentuan registrasi dengan cara seperti disebutkan tadi merupakan upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan provider telekomunikasi, terutama pelanggan prabayar. Penyalahgunaan ini seperti penipuan, informasi spamming, juga kejahatan cyber dan kejahatan terorisme.

Rregistrasi tersebut dilakukan untuk kemudahan penyediaan layanan bagi pelanggan layanan telekomunikasi, seperti untuk transaksi online dan nontunai. Data pelanggan juga bisa digunakan untuk kepentingan keuangan inklusif atau penyaluran dana atau bantuan pemerintah dan hal sejenisnya. Untuk penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan resigtrasi ulang semua pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat 28 Februari 2018.

Cara Registrasi Ulang Kartu Sim

Registrasinya dilakukan dengan mengirimkan pesan teks (SMS). Namun, format registrasi masing-masing operator yang kamu gunakan tentu berbeda-beda. Nah, supaya kalian enggak bingung, berikut di bawah ini cara registrasi ulang baik untuk pelanggan lama maupun baru. Simak ulasannya:

Pelangan Baru

Tata cara atau format registrasi via SMS bagi pengguna yang membeli kartu SIM perdana adalah sebagai berikut:

  1. Indosat, Smartfren dan Tri -> NIK#NomorKK#
  2. XL Axiata -> Daftar#NIK#Nomor KK
  3. Telkomsel -> Reg(spasi)NIK#NomorKK

Jika sudah selesai mengetik format di atas, kirim SMS kamu ke nomor 4444.

Pelanggan Lama

Lain lagi dengan tata cara registrasi ulang via SMS bagi pelanggan lama. Berikut formatnya:

  1. Indosat, Smartfren dan Tri -> ULANG#NIK#NomorKK#
  2. XL Axiata -> ULANG#NIK#NomorKK
  3. Telkomsel -> ULANG(spasi)NIK#NomorKK#

Jika sudah mengetik format di atas, kirim SMS ke nomor 4444.

Alasan Harus Meregistrasi Ulang Kartu Sim

Program registrasi prabayar ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui SIARAN PERS NO. 187/HM/KOMINFO/10/2017 Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) pada 10 Oktober lalu.

Program ini mengharuskan warga negara Indonesia mendaftarkan nomor kartu perdana mereka sesuai dengan yang ada di NIK (Nomor Induk Penduduk). Kira-kira apa yang menjadi alasan Pemerintah Indonesia menerapkan peraturan tersebut?

  • Menanggulangi Hoax

Modus kejahatan dengan membuang kartu SIM yang bisa dijadikan bukti tak hanya di kasus terorisme. Zudan menyebut pelaku ujaran kebencian atau penyebar hoaks pun tak akan bisa melakukan modus serupa bila validasi data pribadi oleh operator seluler rampung.

Dari penuturan Zudan, Nomor Induk Kependudukan atau NIK merupakan data yang paling penting dalam sistem validasi kartu SIM ini. Sebab, melalui kerja sama dengan operator, pemerintah bisa menemukan sekaligus mencegah kejahatan yang bakal memakai perangkat telekomunikasi. “Ini juga untuk perlindungan optimal bagi negara sehingga tak ada lagi kejahatan di dunia maya,” tambah Zudan.

  • Database Penduduk

Sudah saatnya pengumpulan database penduduk khususnya nomor selulernya tidak dilakukan secara manual lagi. Jika dulu pembagian sembako dilakukan dengan proses pengumpulan data nomor ponsel dengan mengantri panjang, diharapkan ke depannya bisa berjalan lebih kondusif, teratur dan lebih hemat biaya.

  • Mencegah Terjadinya Kejahatan

Sejak awal inisiatif ini keluar, pemerintah ingin menekan penyalahgunaan dan kejahatan melalui sarana telekomunikasi, termasuk penipuan atau pesan sampah (spam). Selain itu, validasi data ini juga memudahkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum jika ada laporan kriminal melalui sarana telekomunikasi.

Hal ini disampaikan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), M. Ridwan Effendi saat pemerintah mulai mengetatkan aturan registrasi identitas pelanggan 2014 lalu.

  • Mengamankan Transaksi Tunai

Zudan pun menambahi validasi data lewat operator dengan NIK bisa mendorong transaksi non-tunai melalui perbankan jadi lebih aman dan inklusif. “Kalau ngga ada di database, setop dulu,” ucapnya.

Proses validasi data pelanggan sudah berjalan. Dari data Dukcapil, sudah ada 36,5 juta NIK yang divalidasi oleh enam operator telekomunikasi. Setiap harinya, ada sekitar 175 ribu NIK baru yang didaftarkan ke operator telko.

Proses validasi ini dijadwalkan selesai pada 28 Februari 2018. “Sekarang ekosistemnya sudah lebih bagus dan canggih, terutama dengan keberadaan e-KTP dan single identity. Sudah saatnya kita terapkan mekanisme registrasi dengan single identity,” kata Menkominfo Rudiantara optimis.

Selain metode SMS, calon pengguna juga bisa mendaftarkan diri melalui gerai, situs, atau aplikasi milik masing-masing operator. Registrasi baru dan ulang ini wajib dilakukan oleh pengguna. Jika tidak, ada sanksi yang menanti. Salah satunya adalah nomor tidak akan bisa digunakan lagi.